Palangkaraya, zonanasional.id—Suasana duka masih menyelimuti keluarga Affan Kurniawan. Pengemudi ojek online itu tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah jalanan ibukota. “Affan hanya mencari nafkah, tapi pulang tinggal nama,” tutur seorang kerabat dengan suara bergetar.
Kisah Affan bukan sekadar tragedi personal, tetapi potret buram relasi rakyat dan aparat. Polisi yang mestinya melindungi, justru merenggut nyawa. Publik pun bertanya: masihkah hukum berlaku sama untuk semua?
Di saat yang sama, di ruang maya dan jalanan, suara “bubarkan DPR” menggema. Jeritan ini lahir dari kekecewaan: parlemen yang mestinya menyuarakan rakyat, justru kerap sibuk dengan absensi, politik, atau skandal. Memang, konstitusi menutup pintu untuk membubarkan DPR. Tapi seruan itu bukan soal pasal, melainkan simbol frustasi.
Dua peristiwa berbeda—Affan di jalanan dan slogan “bubarkan DPR” di ruang publik—menyisakan pesan serupa: rakyat makin sulit percaya. DPR dianggap tak lagi mewakili, aparat dianggap tak lagi melindungi.
Kini, bangsa dihadapkan pada pilihan: membiarkan krisis kepercayaan ini membesar, atau menjadikannya momentum berbenah. DPR perlu mengembalikan wibawanya lewat kerja nyata. Polri harus berani menindak tegas aparat bersalah, bukan sekadar minta maaf. Pemerintah wajib menjamin ruang demokrasi tetap sehat, dan masyarakat sipil harus terus bersuara.
Pada akhirnya, ini bukan hanya soal kursi yang kosong atau aspal yang berdarah. Ini soal demokrasi yang membutuhkan kepercayaan, dan soal kemanusiaan yang tidak boleh ditawar.
