TAMBRAUW- Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) telah melakukan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Berkaitan Investasi yang ada di Lembah Kebar, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (11/4/2026).
Pertemuan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tambrauw, Paulus Ajambuani dan dihadiri oleh oleh perwakilan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), 7 kepala distrik, para kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta pihak keamanan dari instusi TNI-POLRI.
“Dari hasil pertemuan ini, masyarakat sepakat untuk menolak perkebunan kepala sawit skala besar di wilayah Lembah Kebar, Kabupaten Tambrauw,” ungkap Wakil Ketua II MRP-PBD, Vincentius Paulinus Baru, ST., M.URP yang ikut bersama Tim MRP-PBD melakukan pengaduan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Tambrauw.
Tak hanya itu, kata Paulinus, masyarakat juga memberikan saran dan masukan terkait dengan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dilakukan oleh pemerintah di setiap kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
“Perlu kedepan pengelolaan MBG ini perlu memperhatikan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Tambrauw, sebab dengan wilayah yang sangat luas, program MBG ini tidak berjalan,” ucapnya.
Kata Paulinus, masyarakat mengharapkan agar Koperasi Merah Putih tetap dikelola dengan baik, sehingga memberikan dampak langsung kepada masyarakat Papua yang ada di kampung-kampung.
Paulinus menjelaskan bahwa ada 220 koperasi yang diusulkan di Kabupaten Tambrauw. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) Kabupaten Tambrauw.
“Kalau dilihat dengan kondisi sekarang memang tidak akan jalan Koperasi Merah Putih. Oleh karena itu, perlu direvisi sesuai prioritas, dimana Koperasi Merah Putih dibangun dititik-titik sentra yang ada di Kabupaten Tambrauw,” jelasnya.
“Kalau bisa koperasi merah putih ini berada di titik-titik, seperti Distrik Sausapor, Distrik Fef, Distrik Kebar dan Distrik Amberbaken,” sambung dia.
Paulinus menyatakan bahwa ada masukan dari para kepala distrik dan kepala kampung, agar MRP-PBD mendorong adanya operasional kepada pemerintah distrik melalui dana otonomi khusus, sehingga pemerintah distrik bisa lebih optimal melayani masyarakat. ujarnya.
Red
