JAKARTA, 20 Agustus 2026 | ZN — Perkumpulan Pemimpin dan Tokoh Kristen Bersatu (PEMKRIS) resmi mendeklarasikan kehadirannya sebagai wadah bersama bagi para pemimpin dan tokoh Kristen lintas denominasi dan latar belakang di Indonesia.
Deklarasi tersebut dirangkai dengan press conference dan pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PEMKRIS, yang berlangsung di CWS Hall, Gedung Kenanga, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
PEMKRIS hadir dengan membawa semangat membangun persatuan, memperkuat kepemimpinan, serta mendorong kontribusi nyata umat Kristen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Organisasi ini menghimpun berbagai unsur, mulai dari rohaniawan, cendekiawan, akademisi, birokrat, politisi, pengusaha, hingga tokoh dari kalangan militer dan kepolisian.
Ketua Umum DPP PEMKRIS, Bishop Dr. Joshua BJJ. Tewuh, M.Th., menegaskan bahwa PEMKRIS dibentuk sebagai ruang bersama untuk menyatukan potensi, pemikiran, dan peran para pemimpin serta tokoh Kristen dalam memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.
“PEMKRIS hadir untuk menjadi rumah besar bersama. Kami ingin membangun persatuan, memperkuat peran kepemimpinan, serta menghadirkan wadah yang mampu mendampingi dan memperjuangkan berbagai kepentingan umat secara konstruktif, dialogis, dan sesuai dengan koridor hukum serta konstitusi,” ujar Joshua.
Kawal Hak Konstitusional dan Perkuat Sinergi
Dalam menjalankan perannya, PEMKRIS menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, di antaranya hukum dan hak asasi manusia, sosial, budaya, pendidikan Kristen, moderasi beragama, hingga hubungan internasional. PEMKRIS menempatkan diri sebagai organisasi yang terbuka, ekumenis, interdenominasi, lintas golongan, dan independen. Organisasi ini juga menegaskan tidak menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari partai politik.
Untuk mendukung kiprahnya, PEMKRIS mengembangkan sejumlah fungsi strategis, antara lain sebagai kolaborator dalam membangun sinergi dengan pemerintah, konektor bagi para pemimpin dan tokoh Kristen, mediator dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan, serta navigator dalam pengembangan kehidupan Kekristenan di Indonesia.
Salah satu program yang dipersiapkan adalah pembentukan Crisis Center, yang diharapkan menjadi wadah pelaporan dan pendampingan terhadap berbagai persoalan mendesak yang berpotensi berkaitan dengan hak-hak konstitusional umat Kristen, baik secara individu maupun kelembagaan.
Selain itu, PEMKRIS akan mendorong berbagai program, seperti kaderisasi kepemimpinan, seminar, diskusi, lokakarya, kajian akademik, kegiatan sosial dan kemanusiaan, pendampingan lembaga pendidikan Kristen, serta penguatan jejaring dengan para pemimpin Kristen di tingkat internasional.
Sejumlah Tokoh Nasional Masuk Struktur PEMKRISPelantikan Ketua Umum DPP PEMKRIS dilakukan oleh Irjen Pol. (Purn.) Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Pengawas.
Sejumlah tokoh nasional juga tercatat dalam struktur organisasi PEMKRIS, di antaranya Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, Ph.D. sebagai Ketua Dewan Pembina; Jend. (Purn.) Herman B. Leopold Mantiri sebagai Ketua Dewan Pelindung; Komjen Pol. (Purn.) Drs. Dharma Pongrekun sebagai Anggota Kehormatan; Prof. Thomas Pentury, M.Si. sebagai Ketua Dewan Pakar; Brigjen (Purn.) Karel Albert Ralahalu sebagai Ketua Dewan Penasihat; serta Dr. Jimmy MR Lumintang, MA, MBA, MTH sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
Deklarasi tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya kiprah PEMKRIS dalam membangun wadah pemersatu dan menggerakkan potensi para pemimpin serta tokoh Kristen untuk memberikan kontribusi konstruktif bagi kemajuan Indonesia. Secara legal formal, keberadaan PEMKRIS telah memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0001173.AH.01.07.TAHUN 2026, yang diterbitkan pada 11 Maret 2026.
Mengusung semangat “Jaga, Kawal & Advokasi Kekristenan di Indonesia”, PEMKRIS menargetkan penguatan persatuan, perluasan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan peran pemimpin dan tokoh Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kehadiran PEMKRIS diharapkan tidak hanya menjadi wadah konsolidasi, tetapi juga menjadi ruang dialog dan kolaborasi yang mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi terciptanya Indonesia yang semakin maju, adil, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi. (Yudistira)
